Palembang, Haluan Sumsel – Penetapan Leo Waldi sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan [karhutla] di Kabupaten Ogan Komering Ilir [OKI], Sumatera Selatan, membuka persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar siapa yang diduga membakar lahan.

‎

‎Di balik proses hukum terhadap warga tersebut, muncul pertanyaan mendasar yang kini disorot Wahana Lingkungan Hidup Indonesia [WALHI] Sumatera Selatan, sudahkah aparat penegak hukum menelusuri seluruh rantai peristiwa kebakaran, termasuk dugaan keterlibatan dan tanggung jawab korporasi yang wilayah konsesinya terindikasi terbakar?

‎

‎Sorotan itu bukan tanpa dasar. WALHI Sumsel mengungkap hasil pemantauan hotspot, analisis spasial citra satelit, hingga investigasi lapangan yang mengidentifikasi kebakaran dalam skala luas di sejumlah wilayah konsesi perusahaan, termasuk PT Bumi Mekar Hijau [BMH].

‎

‎Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Sumsel, Galang Suganda, menegaskan pihaknya tidak ingin mendahului proses pembuktian dengan menyimpulkan Leo Waldi bersalah ataupun tidak bersalah.

‎

‎Namun, menurutnya, penegakan hukum karhutla tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Aparat harus mengungkap sumber awal api, pola penyebaran kebakaran, penguasaan wilayah terdampak, hingga kewajiban masing-masing pihak dalam mencegah dan mengendalikan kebakaran.

‎

‎”Kami tidak ingin masuk pada kesimpulan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah sebelum seluruh proses pembuktian dilakukan,” ungkap Galang dalam keterangan pers

‎

‎Persoalan yang dipertaruhkan, kata dia, bukan hanya pertanggungjawaban individu, melainkan juga kemungkinan adanya kelalaian dalam pengelolaan wilayah konsesi, persoalan ekologis, serta tanggung jawab korporasi terhadap pencegahan dan penanggulangan karhutla.

‎

‎Salah satu temuan yang menjadi perhatian WALHI Sumsel adalah indikasi kebakaran dalam wilayah konsesi PT BMH.

‎

‎Berdasarkan analisis spasial terhadap data Sistem Pemantauan Karhutla [SIPONGI] Kementerian Kehutanan, WALHI Sumsel mencatat terdapat 17.753 titik hotspot di wilayah konsesi perusahaan tersebut selama periode 1 Agustus hingga 26 Oktober 2026.

‎

‎Temuan lainnya berasal dari investigasi lapangan di Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten OKI.

‎

‎Pada 14 September 2026, tim WALHI Sumsel melakukan investigasi di lokasi dan menemukan empat sampel titik kebakaran dalam satu hamparan areal terbakar.

‎

‎Analisis spasial citra satelit pada rentang 19 Agustus hingga 1 Oktober 2026 kemudian mengidentifikasi luas areal terbakar di lokasi pemantauan tersebut mencapai sekitar 4.834 hektare.

‎

‎Lokasi itu merupakan kawasan ekosistem gambut yang telah ditanami akasia. Tim WALHI juga melakukan pengukuran tinggi muka air dan memperoleh angka sekitar 110–120 sentimeter.

‎

‎Temuan tersebut menjadi penting karena kebakaran di ekosistem gambut memiliki persoalan ekologis yang kompleks. Kebakaran tidak hanya menghanguskan vegetasi di permukaan, tetapi juga berpotensi merusak lapisan gambut, mengganggu tata air, serta menimbulkan dampak lingkungan yang berkepanjangan.

‎

‎Meski demikian, WALHI menegaskan data hotspot tidak serta-merta membuktikan seluruh titik merupakan kebakaran ataupun menunjukkan pihak yang menjadi penyebabnya. Seluruh indikasi tersebut harus diverifikasi melalui pemeriksaan lapangan, analisis teknis, dan pembuktian hukum.

‎

‎Bagi WALHI, besarnya indikasi kebakaran di wilayah konsesi PT BMH sudah cukup menjadi alasan bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan secara serius dan menyeluruh.

‎

‎Persoalan PT Bumi Mekar Hijau atau BMH juga tidak bisa dilepaskan dari riwayat kebakaran di wilayah konsesinya.

‎

‎Berdasarkan analisis historis WALHI Sumsel, kebakaran di wilayah konsesi perusahaan tersebut tercatat pada 2014, 2015, 2019, dan 2023. Pada 2026, indikasi kebakaran kembali ditemukan.

‎

‎Rentetan tahun tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran yang diterapkan perusahaan.

‎

‎Apakah sistem deteksi dini berjalan optimal? Apakah sarana dan prasarana pemadaman tersedia dalam kondisi memadai? Apakah personel pengendalian kebakaran ditempatkan sesuai kebutuhan? Bagaimana pengelolaan tata air di kawasan gambut? Dan yang tidak kalah penting, seberapa cepat perusahaan merespons ketika titik api pertama kali terdeteksi?

‎

‎Pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab melalui penyidikan, bukan sekadar berdasarkan dokumen administratif perusahaan.

‎

‎Galang menyebut WALHI Sumsel telah mengambil langkah hukum dengan menyampaikan laporan atau pengaduan dugaan tindak pidana karhutla kepada Polda Sumsel pada 13 November 2026.

‎

‎Pengaduan tersebut mencakup PT BMH, PT Golden Blossom Sumatra, dan PTPN VII Cinta Manis. Materi pengaduan, menurut WALHI, tidak hanya berupa data hotspot, tetapi juga mencakup analisis spasial, temuan investigasi lapangan, serta riwayat kebakaran berulang di wilayah konsesi perusahaan.

‎

‎Dengan demikian, WALHI meminta Polda Sumsel tidak hanya memproses perkara Leo Waldi, tetapi juga memberikan kejelasan mengenai perkembangan pengaduan terhadap sejumlah korporasi tersebut.

 

Sorotan terhadap PT BMH semakin menguat setelah muncul keterangan dari keluarga Leo Waldi yang menduga sumber awal kebakaran berasal dari wilayah konsesi perusahaan.

‎

‎Keluarga juga menyampaikan dugaan adanya pembiaran kebakaran selama lebih dari satu bulan tanpa upaya pemadaman memadai hingga api merambat ke lahan masyarakat.

‎

‎Pernyataan tersebut menjadi salah satu informasi yang menurut WALHI Sumsel harus ditindaklanjuti penyidik.

‎

‎Namun, Galang mengingatkan bahwa keterangan keluarga tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti kesalahan pihak tertentu.

‎

‎Penyidik harus melakukan penelusuran titik awal kebakaran, membandingkan citra satelit secara temporal, memeriksa kondisi lapangan, serta meminta keterangan masyarakat dan pihak perusahaan.

‎

‎Apabila dugaan pembiaran tersebut benar dan didukung bukti, persoalannya bukan lagi sebatas dari mana api berasal, tetapi juga apakah terdapat kewajiban pengendalian kebakaran yang tidak dijalankan.

‎

‎”Jadi, ketika muncul keterangan keluarga Leo Waldi mengenai dugaan asal api dari wilayah konsesi PT BMH, menurut kami hal itu semakin memperkuat urgensi bagi penyidik untuk mendalami keterkaitan antara kebakaran di wilayah konsesi dengan kebakaran yang kemudian merambat ke lahan masyarakat,” ujarnya.

‎

‎WALHI menegaskan belum menyimpulkan PT BMH terbukti melakukan tindak pidana. Akan tetapi, hasil investigasi dan laporan resmi yang telah disampaikan kepada kepolisian dinilai menjadi dasar untuk mendalami dugaan tersebut.

‎

‎Dalam pandangan WALHI Sumsel, penanganan perkara Leo Waldi harus menguji dua persoalan secara bersamaan.

‎

‎Pertama, apakah terdapat alat bukti yang cukup dan sah untuk menetapkan Leo Waldi sebagai tersangka?

‎

‎Kedua, apakah terdapat dugaan kelalaian, pembiaran, atau bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang harus didalami terhadap perusahaan pemegang konsesi?

‎

‎Kedua persoalan tersebut tidak boleh dipertentangkan. Pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan individu tidak menghapus kewajiban aparat untuk menyelidiki kemungkinan keterlibatan pihak lain.

‎

‎Sebaliknya, dugaan tanggung jawab perusahaan juga tidak otomatis membuktikan seseorang tidak bersalah.

‎

‎Karena itu, WALHI mempertanyakan apakah penyidik telah memeriksa seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan peristiwa kebakaran, termasuk pihak yang menguasai dan mengelola wilayah konsesi.

‎

‎Galang juga meminta Polda Sumsel membuka secara transparan dasar hukum penangkapan Leo Waldi, alat bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka, serta pemenuhan hak-hak tersangka selama menjalani proses hukum.

‎

‎

Artikulli paraprakGadaikan BPKB Dua Mobil hingga Pinjam Rp100 Juta, Tika Dituntut 2 Tahun Penjara

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini