Palembang, Haluan Sumsel – Guna memberi keyakinan kepada masyarakat Sumatera Selatan (Sumsel) untuk menjadikan Puan Maharani sebagai Presiden RI tahun 2024 mendatang. DPW Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN) menggelar rapat konsolidasi dengan 6 DPD GPMN Kabupaten/kota.
Ketua DPW GPMN Sumsel, Yani Paslah mengatakan, rapat tersebut untuk memajukan oraganisasi GPMN, sekaligus untuk memberi keyakinan masyarakat supaya Puan Maharani menjadi Presiden RI di tahun 2024 mendatang.
“Banyak sekali program yang diluncurkan di era pemerintahan Jokowi. Salah satu contoh program lembaga pengelola dana bergulir (LPDB) dari koperasi dan bantuan produktif usaha mikro (BPUM),” katanya saat usai rapat konsolidasi, Kamis (11/2/2021).
Yani menjelaskan, sejauh ini sudah 5000 dana pemohon BPUM Sumsel yang telah diajukan kepada kementrian koperasi (Kemenkop) RI, yang mekanisme perekrutannya dilakukan oleh masing-masing koordinator wilayah.
“Perekrutan BPUM tanpa di pungut biaya sepeserpun atau gratis. Jadi mereka itu kita daftarkan memang benar-benar yang memiliki usaha mikro yang jelas dan tidak ada pungutan biaya apapun, semuanya pendaftaran hanya dikumpulkan KTP, KK dengan gratis,” jelasnya.
Sedangkan untuk pemohon yang menerima BPUM nanti akan diberitahu oleh pihak penyalur seperti Bank BRI, BNI yang mekanismenya melalui pengecekan e form BRI dan SMS info BRI.
“Kita tidak tau kapan mereka akan cair, karena kita hanya menfasilitasi dan mengajukan permohonan mereka, intinya pemohon yang kita ajukan gratis,” ungkap Yani.
Dirinya berharap, agar pemohon BPUM yang diajukan dapat segera terealisasi, karena berdasarkan hasil audiensi dengan Dinas Koperasi kota Palembang, bantuan BPUM ini dapat membantu masyarakat yang memilki usaha mikro menengah, terlebih di masa Pandemi saat ini.
“Jadi besar harapan kami pemohon BPUM Sumsel cepat cair, kami harap juga pemerintah, apabila sudah ada bukaan dari dinas koperasi untuk memberikan pernyataan resmi bahwa BPUM dibuka kembali untuk tahun 2021,” terangnya.
