Palembang, Haluan Sumsel – Setelah mendapat surat keputusan (SK) dari pusat beberapa waktu lalu, organisasi masyarakat DPW dan DPD Gema Perjuangan Maharani Nusantara (GPMN) Sumatera Selatan dan Kabupaten kota resmi di kukuhkan oleh DPD GPMN Pusat.
Ketua Umum GPMN, Dedi Palguna mengatakan, target utama pengukuhan sekaligus penyerahan SK kepada DPW dan DPD GPMN se Sumsel adalah untuk mengusung putri terbaik bangsa asli Sumsel Puan Maharani sebagai Capres tahun 2024.
Sedangkan untuk langkah kedepan, pertama pihaknya akan membentuk pengurusan GPMN di 514 Kabupaten kota di Indonesia, yang ditargetkan tahun 2023 sudah terbentuk. Kemudian kedua, agar organisasi GPMN menjadi fasilitator bagi program pemerintah, sehingga bisa di rasakan untuk orang-orang yang yang membutuhkan dan tepat sasaran.
“InsyaAllah di tahun 2023 sudah terbentuk semua nasional, sehingga akan menjadi kekuatan barisan besar yang akan mengusung Puan Maharani kedepannya,” ujarnya saat usai deklarasi DWP dan DPD GPMN se Sumsel, Minggu (28/3/2021).
Dedi mengakui, program yang di fasilitasi BPUM atau bantuan tunai dari Kementrian Koperasi telah mencapai 12 juta penerima dengan total dana sebesar Rp12.8 triliyun. Dana itu diperuntukan untuk pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.
“Yang telah terealisasi di Sumsel dikisaran 5000, Jawa Barat 15 ribu, termasuk juga Banten dan DKI. Alhamdulillah sudah kita fasilitasi,” ungkapnya.
Dirinya menghimbau agar anggota GPMN tetap solid, bekerja untuk rakyat, selalu bersama rakyat baik sedih maupun senang dan terus mensolidkan barisan untuk terus bekerja sebaik-baiknya.
Ketua DPW GPMN Sumsel, Yani Paslah mengatakan, selain SK DPW Sumsel, ada beberapa SK untuk DPD se Sumsel yang diberikan oleh DPP pusat yakni, Pagaralam, Muara Enim, Prabumulih , OKI, OI, Banyuasin, Musi Banyuasin dan Palembang.
Yani menambahkan, ke depan pihaknya secepat mungkin akan melaksanakan untuk mensukseskan Puan Maharani sebagai Presiden RI 2024.
“Jadi kami akan melaksanakan dan terus berkonsolidasi terhadap pengurus, dan memberikan program terhadap masyarakat yang mana selama ini program di Sumsel tidak tersentuhkan melalui struktural tingkat RT dan pemerintah setempat,” katanya.
Diakuinya, sebanyak 15 ribu lebih data pemohon BPUM dan 10 ribu data pemohon bantuan sosial tunai (BST) dari Kementrian Sosial di Sumsel yang telah terkumpul. Bahkan ada program dari pusat yakni RKB pembangunan ruang kelas baru, juga ada poktan dan Kobe yang sudah diberikan melalui ketum.
“Ini sudah mulai kita laksanakan, salah satunya kita sudah memfasilitasi seluruh pondok pesantren di OKI. Sudah lebih 50 ponpes akan kita fasilitasi di Sumsel mengajukan RKB serta yang di butuhkan,” terangnya.
“Harapan kepada GPMN Kabupaten kota se Sumsel terus berbuat untuk masyarakat, menjadikan masyarakat agar mendapatkan hak mereka,” jelasnya.
