Palembang, Haluan Sumsel – Puluhan massa dari Gabungan Ormas Penegak Keadilan (GOPK) melakukan aksi demo di depan Kantor Gubernur Sumsel, Jumat (2/7/2021).
Para pendemo ini menggelar aksi menolak keras diberlakukannya aturan ganjil-genap yang akan diberlakukan di Palembang dalam waktu dekat.
Fadrianto, Koordinator Aksi (Korak) GOPK mengatakan kebijakan ganjil-genap yang akan dilakukan di Palembang untuk menekan penyebaran Covid-19 dinilainya bukan merupakan langkah tepat dalam situasi saat ini.
Ia membandingkan, ibu kota Jakarta yang merupakan wilayah besar saja telah menghapus kebijakan ganjil-genap. Sedangkan di kota Palembang yang merupakan kecil dan jalanan masih sangat nyaman dilalui, justru baru akan melakukannya.
“Kota Palembang ini wilayahnya kecil jalannya juga nyaman, kan aneh baru mau menggelar ganjil-genap,” ujarnya usak menggelar unjuk rasa.
Menurutnya, jika kebijakan ini diberlakukan justru akan menambah sebaran Covid-19 di Bumi Sriwijaya. Hal itu dikarenakan, masyarakat yang akan beraktivitas akan kesulitan berkendara. Maka dikhawatirkan justru akan terjadi penumpukan masyarakat, dimana mereka akan menumpang kendaraan sesuai jadwal ganjil-genap.
“Ini akan berdampak kepada masyarakat dalam bekerja. Jika masyarakat tak punya plat ganjil-genap, maka dia akan menumpang. Justru ini akan menimbulkan sebaran virus makin cepat,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menjelaskan sebelum diberlakukan aturan ganjil-genap akan disosialisasikan terlebih dahulu. Aturan ganjil-genap ini sendiri diakui Deru bukan merupakan Peraturan Gubernur (Pergub) melainkan Surat Keputusan (SK) Gubernur, dalam rangka menekan lonjakan Covid-19 di Sumsel.
“Kita sosialisasikan dulu, jika dampaknya tidak oke bisa direvisi. Kita belum bisa bicara sekarang karena belum dilakukan. Yang jelas ini langkah pemerintah untuk menekan sebaran Covid-19,” tutupnya (Ron)
