Palembang, Haluan Sumsel – Sumatera Selatan (Sumsel) dinilai tidak pernah berhenti memberikan kontribusi bagi Republik Indonesia. Dari sektor hulu minyak dan gas (migas) hingga pertambangan batu bara, provinsi ini menjadi salah satu penyangga utama energi dan devisa negara. Namun, di balik besarnya kontribusi tersebut, tersimpan ironi yang dinilai melukai rasa keadilan, yakni kebijakan pembatasan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dianggap mencekik sektor logistik dan membebani masyarakat di daerah penghasil energi.
Merespons krisis kelangkaan BBM bersubsidi yang terus berulang dan bahkan telah menelan korban jiwa, Ketua DPD Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) Sumatera Selatan, Muhammad Iqbal, melontarkan kritik terhadap kebijakan pemerintah pusat serta menilai pemerintah daerah belum menyentuh akar persoalan.
Menurut Iqbal, fakta di lapangan menunjukkan adanya anomali dalam penetapan kuota BBM bersubsidi. Selama lima tahun terakhir, kuota BBM bersubsidi untuk Sumsel disebut stagnan di kisaran 600.000 hingga 630.000 kiloliter per tahun tanpa penambahan yang signifikan. Padahal, pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat, seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan angkutan logistik.
Ia menyebutkan, setiap tahun Pemerintah Provinsi Sumsel mengajukan kebutuhan kuota yang dinilai lebih rasional. Untuk tahun ini, kebutuhan diproyeksikan mencapai 2,8 juta kiloliter. Namun, realisasi yang disetujui pemerintah pusat hanya sekitar 22,5 persen dari usulan tersebut.
Situasi tersebut, menurut Iqbal, tidak lagi sekadar persoalan ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan. DPD POSPERA Sumsel juga menyoroti langkah Pemerintah Provinsi yang dinilai belum menyelesaikan persoalan secara mendasar.
“Kita sedang disuguhi sebuah distorsi tata kelola yang luar biasa tragis. Sumsel tidak hanya menyumbang melalui ladang konsesi korporasi raksasa; hari ini, tetesan keringat dari sumur-sumur minyak rakyat pun dilegalkan dan ditarik demi menambal target lifting minyak nasional. Pertanyaan moral dan matematis yang paling mendasar adalah, apa lagi yang kurang dari Sumsel? Tanah kita dikeruk, sumur rakyat kita diperas untuk menghidupi negara, namun untuk sekadar menggerakkan roda ekonominya sendiri, rakyat kita dipaksa mengemis dan mengantre berhari-hari demi setetes solar,” ujar Muhammad Iqbal.
Ia juga mengkritik fokus Pemerintah Provinsi yang dinilai lebih banyak berkutat pada pengaturan teknis di lapangan dibanding memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi.
“Sangat disesalkan, di tengah krisis yang bersifat struktural ini, energi Pemerintah Provinsi justru habis terkuras pada mikromanajemen yang jauh dari substansi. Alih-alih memimpin daerah menuntut hak ke BPH Migas, gubernur malah sibuk mengatur tata letak antrean pengisian bahan bakar di SPBU dan terjebak dalam narasi saling menyalahkan terkait teknis distribusi. Kebijakan tambal sulam yang ahistoris ini justru memicu friksi dan benturan horizontal di akar rumput,” tegasnya.
Iqbal juga menyoroti korban jiwa yang terjadi akibat panjangnya antrean BBM bersubsidi.
“Kita tidak boleh melupakan fakta bahwa karut-marut ini telah menelan korban. Ada seorang sopir angkutan yang meregang nyawa di area SPBU akibat tekanan fisik, kelelahan, dan stres dalam sistem antrean yang tidak manusiawi. Apakah nyawa rakyat Sumsel hanya sebatas angka statistik? Darah dan air mata yang mengalir di atas tanah lumbung energi ini adalah tamparan keras bagi nurani para pemangku kebijakan,” katanya.
Atas kondisi tersebut, DPD POSPERA Sumsel menyampaikan dua tuntutan utama.
Pertama, mendesak BPH Migas segera merevisi dan menambah kuota BBM bersubsidi untuk Sumatera Selatan.
“Kami menuntut BPH Migas untuk segera menggunakan akal sehatnya dengan merekalibrasi dan menambah kuota BBM bersubsidi untuk Sumatera Selatan, mengingat posisi strategis provinsi ini sebagai salah satu daerah penyangga energi nasional dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Hentikan pendekatan top-down yang menyamaratakan Sumsel dengan daerah nonpenghasil. Menahan hak energi daerah yang sedang bertumbuh pesat sama saja menyabotase pertumbuhan ekonomi yang menjadi target pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Iqbal.
Kedua, mendesak Gubernur Sumatera Selatan mengambil langkah resmi kepada BPH Migas untuk memperjuangkan penambahan kuota BBM bersubsidi.
“Kami mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk berhenti bertindak sebagai ‘pengatur antrean SPBU’ dan mulai bertindak sebagai pelindung rakyat. Kami mendesak gubernur memimpin langsung perjuangan ini dengan melayangkan tuntutan resmi kepada BPH Migas. Tugas seorang kepala daerah bukan menertibkan bagaimana rakyatnya mengantre dalam kemiskinan energi, melainkan mendesak BPH Migas agar bertanggung jawab menambah kuota energi rakyatnya. Gubernur harus berani bersuara lantang ke pusat, bukan membiarkan rakyatnya berbenturan di lapangan,” pungkasnya.
POSPERA menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada solusi yang dinilai berpihak kepada masyarakat. Menurut organisasi itu, kerusakan jalan, beban sosial, hingga korban jiwa akibat kelangkaan BBM bersubsidi harus dijawab dengan jaminan pasokan energi yang adil.
“Sumatera Selatan bukan daerah yang hanya diperas kekayaannya, tetapi dibiarkan lumpuh karena kekurangan bahan bakar. Hak energi rakyat Sumatera Selatan harus dikembalikan,” tutup Iqbal.
Versi ini lebih sesuai dengan standar penulisan berita media massa: alurnya lebih sistematis, kalimat lebih efektif, ejaan disesuaikan dengan PUEBI, dan kutipan narasumber tetap dipertahankan sebagai pernyataan langsung.
