Palembang, Haluan Sumsel – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan (BPKP) berkomitmen mengawal akuntabilitas keuangan bidang pertanian di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Sebab, Bumi Sriwijaya memprioritaskan wilayah pertaniannya menjadi Lumbung Pangan Nasional dan menargetkan menjadi sentra beras nasional sekaligus menjadi percontohan pengelolaan pertanian di Tanah Air.
Deputi Bidang Pengawasan lnstansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Salamat Simanullang mengatakan, untuk mewujudkan lumbung pangan nasional di Sumatera Selatan diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengawasi program prioritas pusat ataupun daerah. Hal tersebut kata dia, guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan.
“Sinergi dan kolaborasi pengawasan sangat penting untuk dilakukan guna memastikan kemanfaatan program yang telah didesain dapat optimal dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” katanya.
Dikatakan, pentingnya keselarasan antara program pemerintah pusat dengan daerah khususnya dalam program prioritas nasional termasuk didalamnya program lumbung nasional yang juga melibatkan beberapa provinsi di llndonesia. Menurutnya, dengan program yang semakin selaras antara pemerintah pusat provinsi sampai dengan kabupaten/kota maka gerak pembangunan dapat terintegrasi. Dan untuk mewujudkannya pemerintah daerah harus benar-benar menyusun perencanaan yang sesuai dengan program pembangunan nasiona l. “BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah sebagai sarana membantu pemda guna memastikan efektivitas, efisiensi rancangan program kegiatan sampai dengan sub kegiatan. Dan tentunya pengawasan ini melibatkan APIP (aparat pengawas intern pemerintah),” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi dan menyambut dengan baik Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan yang dilakukan BPKP. Menurutnya, hal ini menjadi Iangkah awal untuk mengawal tata kelola keuangan di Wilayah Sumatera Selatan.
“Dukungan, kolaborasi dan sinergi menjadi kunci suksesnya pengawasan internal yang efektif dan efisien,” katanya.
Dirinya berharap, dengan adanya dukungan dari BPKP dan berbagai pihak akan menjadi Iangkah awal untuk meningkatkan prestasi sektor pertanian di Sumatera Selatan karena pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan tanpa kerjasama banyak pihak.
“Sumatera Selatan maju untuk semua menuju Indonesia maju dengan kolaborasi dan sinergitas bersama,” pungkasnya.
Senada dengan hal tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang diwakili oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah ll Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Brigjen Yudhiawan dalam sambutannya juga menegaskan dengan terselenggaranya RAKORWASINKEUBANG ini diharapkan dapat menekan celah-celah tindak pidana korupsi yang ada di sektor pertanian di Sumatera Selatan, sehingga semua anggaran dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.
“Kami mendorong untuk melakukan pencegahan dengan mengedepankan perbaikan sistem pertanian mulai dari perencanaan, pengadaan barang jasa dan manajemen ASN”pungkasnya.
“Semua mempunyai satu tujuan sebagai sebuah bangsa yaitu mewujudkan bangsa Indonesia yang bebas korupsi” tambahnya.
Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan, peserta RAKORWASINKEUBANG yang hadir dari seluruh Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepa\a Daerah, lnspektur Daerah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Pekerjaan Umum se Sumatera Selatan memberikan padangan serta masukan terkait desain pengawasan internal di bidang pertanian yang efektif.
Selanjutnya disepakati desain pengawasan dan rencana aksi pengawasan Bidang Penanian antara Perwakilan BPKP dan APIP Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Selatan.
Dengan dilaksanakannya RAKORWASINKEUBANG ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada Gubernur dan Kepala Daerah se-Sumatera Selatan untuk mencapai pembangunan Sumatera Selatan berbasis ekonomi kerakyatan untuk meniadi lumbung Pangan nasional.
