Palembang, Haluan Sumsel – Komisi Pemilihan Umum Daerah Penukal Abab Lematang Ilir (KPUD PALI) memastikan pemilihan suara ulang atau PSU berlangsung pada 21 April 2021. Keputusan tersebut sudah disetujui oleh KPU Sumsel dan pusat.
“Kita mengacu pada aturan KPU RI mengenai pembentukan PPK, PPS, KPPS, dilakukan paling tidak 14 hari sebelum pemungutan suara. Setelah kita tarik mundur waktu paling pas 21 April 2021 mendatang, atau saat puasa,” ungkap Anggota Komisioner KPU Sumsel Divisi Hukum dan Pengawasan, Hepriyadi, Selasa (30/3/2021).
Menurut Hepriyadi, pihaknya akan menggunakan anggaran Rp1,4 miliar untuk melaksanakan PSU seperti pengadaan surat suara dan lainnya. Pihaknya mengucurkan anggaran sisa dari Pilkada serentak 2020 lalu sebesar Rp8 miliar.
“Pendanaan ini termasuk untuk Alat Pelindung Diri (APD), masker, sarung tangan, dan face shield. Sedangkan kotak suara rencananya digunakan sisa dari Pilkada yang tidak terpakai,” jelas dia.
Sesuai amar putusan MK, PSU langsung diselenggarakan KPUD PALI. Anggota KPUD masih secara sah dan aktif menjadi penyelenggara, sedangkan KPU Sumsel ditugaskan memonitor serta supervisi agar tidak ada kesalahan seperti Pilkada sebelumnya.
“Pilkada akan berlangsung satu hari, tidak lama. Kemungkinan hasil rekap dan lainnya sampai pleno hasil berlangsung selama tiga hari untuk sampai ke KPUD PALI. Harapan kita tidak ada gugatan lagi,” jelas dia.
Hepriyadi menjelaskan, sesuai aturan pihaknya tidak akan melantik petugas PPK, PPS, dan KPPS baru. Pihaknya masih akan memilih petugas yang bekerja pada pemilihan lalu. Mereka yang bekerja dengan baik pada pemilihan lalu lah yang akan dipilih.
“PPK dipilih dari kecamatan terdekat, PPS dari kelurahan terdekat, dan KPPS dari TPS terdekat,” jujur dia.
Menurut Hepriyadi, ke depan pihaknya akan melakukan supervisi dengan stakeholder setempat agar ke depan Pilkada berjalan dengan baik dan lancar. Pihaknya juga menjamin Pilkada dapat berjalan sesuai keinginan bersama.
“Kita sudah koordinasi dengan Kapolda dan Dirintel Polda Sumsel, ke depan Polres, dan Bawaslu mengenai penetapan hari Pilkada ini,” tutup dia
